EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)

Rizki Fauzi Putra, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, e-mail: rizkifauzi_@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pada penulisan penelitian skripsi ini, Penulis mengangkat judul EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto). Skripsi ini dilatar belakangi bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda (UUHT) sudah berlaku mulai tahun 1996 sampai saat ini dan akan terus berlaku sampai ada peraturan yang lebih baru. Berdasarkan Pasal 6 UUHT, Ketika debitor wanprestasi terhadap perjanjian yang dibebani hak tanggungan maka kreditor dapat mengeksekusi langsung obyek hak tanggungan melalui Kantor Lelang dan tanpa melalui Pengadilan terlebih dahulu. Namun hingga saat ini masih banyak pihak yang menganggap bahwa eksekusi objek hak tanggungan wajib berdasarkan pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Pasal ini menyatakan bahwa eksekusi terhadap hak hipotik wajib melalui permohonan ketua pengadilan terlebih dahulu sebelum di lelang melalui kantor lelang, hal ini dapat dilihat dari beberapa gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dalam gugatan tersebut, pernggugat menggugat pelaksanaan lelang hak tanggungan pasal 6 UUHT dengan salah satu dalil atau positanya bahwa pelaksananaan lelang hak tanggungan harus berdasarkan pasal 224 HIR dan menuntut bahwa lelang tersebut batal demi hukum karena tidak melalui fiat pengadilan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu sebagai berikut : 1) Apa alasan hakim memutuskan gugatan tehadap eksekusi langsung Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 224 HIR di Pengadilan Negeri Mojokerto? dan 2) Bagaimana efektifitas penggunaan Pasal 6 UUHT di Pengadilan Negeri Mojokerto?. Untuk metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian empiris dengan melakukan penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam seperti melakukan wawancara pada hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dapat ditentukan bahwa terdapat 4 (empat) alasan hakim dalam memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi langsung hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan dalil Pasal 224 HIR, yaitu dengan menerapkan asas Lex specialis derogat legi generali, menerapkan asas Lex posterior derogat legi priori, memeriksa fakta-fakta selama persidangan, dan melihat posita dan petitum lainnya. Selain itu UUHT di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto juga belum memenuhi efektivitas hukum. Pertama, dari segi Substansi hukum yang memungkinkan adanya inkonistensi hukum antara Pasal 6 UUHT dan Pasal 224 HIR dan juga pada Penjelasan Pasal 6 UUHT yang memicu timbulnya multitafsir. Kedua, dari struktur hukum atau aparat penegak hukum yang sudah berjalan dengan baik walaupun ada hal tambhan lain yang sebaiknya dilakukan. Ketiga, dari budaya hukum yang belum terpenuhi karena masih banyak masyarakat mengindikasikan bahwa Pasal 6 UUHT tidak berlaku. Kata Kunci: Ekesekusi, Hak Tanggungan, UUHT ABSTRACT This research topic departed from the fact that law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights of Land and other Objects (henceforth referred to as UUHT) came into effect in 1996 and remains effective to date unless a new legislative provision applies. Article 6 of UUHT implies that debtors breaching contract bearing mortgage rights will allow creditors to directly execute the object of mortgage rights in an auction without any court approval, while only a few are aware of this execution not requiring court approval as intended in Article 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). This article implies that the execution of hypothetic right should involve the application for the approval of the head of the court before bidding takes place at auction, as seen in several lawsuits filed to the District Court of Mojokerto. A plaintiff filed a lawsuit over the auction of mortgage rights as intended in Article 6 of UUHT, demanding that the bidding of mortgage rights had to comply with Article 224 of HIR and that this bidding was void ab initio recalling that this process did not involve a court. Departing from this issue, this research aims to investigate: 1) what are the grounds for the judges to decide the lawsuit over direct execution of mortgage rights according to Article 224 of HIR in the District Court of Mojokerto? And 2) How effective is the implementation of Article 6 of UUHT in the District Court of Mojokerto? This research employed empirical method and statutory approach, involving a profound observation that required interviews with the judges of the District Court of Mojokerto. The research results revealed that four reasons were behind the decision delivered by the judges over the execution of mortgage rights according to Article 6 of UUHT with reference to Article 224 of HIR, where the principle of Lex specialis derogat legi generali and Lex posterior derogat legi priori. Moreover, facts found during the judicial process, the basis of claim or proposition, and other petitum were to be examined. The UUHT in the jurisdiction of the District Court of Mojokerto has not met the legal effectiveness. First, in terms of the legal substance, there is inconsistency in law between Article 6 of UUHT and Article 224 of HIR and the details of Article 6 of UUHT, leading to multi-interpretation. In terms of the structure of law or law enforcers that are appropriately running, additional suggestions and recommendations are required, while the aspects of legal culture have not been appropriately fulfilled since several people believe that Article 6 of UUHT is no longer in place. Keywords: execution, mortgage rights, UUHTÂ