Analisis Pembangunan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia

Pembangunan e-Government telah dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. e-Government pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi oleh suatu pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih nyaman, cepat , murah dan transparan. Namun b anyak ditemui bahwa kondisi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemerintah ini belum mampu memberikan nilai tambah bagi organisasai. Beberapa kegagalan proyek teknologi informasi di pemerintah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-Government sangat terbatas, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, struktur organisaasi pengelolaan e-Government yang belum memadai dan belum tersedianya anggaran operasional yang memadai juga. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka pembangunan e-Government harus dilaksanakan secara terkoordinir, terencana sesuai kebutuhan . Peran pemerintah pusat maupun propinsi menjadi koordinator pelaksanaan e-Government sangat penting karena kunci suksesnya pelaksanaan e-Government adalah tersambungnya kebutuhan masing-masing pihak baik masyarakat, steak holder maupun pemerintah dalam satu kepentingan. Selain sarana dan prasarana jaringan, sumberdaya manusia yang handal maka budaya kerja yang masih tradisional juga perlu dirubah secara sistematis agar mereka terbiasa dan dapat menyesuaikan dengan perubahan.Pembangunan e-Government telah dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. e-Government pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi oleh suatu pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih nyaman, cepat , murah dan transparan. Namun b anyak ditemui bahwa kondisi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemerintah ini belum mampu memberikan nilai tambah bagi organisasai. Beberapa kegagalan proyek teknologi informasi di pemerintah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-Government sangat terbatas, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, struktur organisaasi pengelolaan e-Government yang belum memadai dan belum tersedianya anggaran operasional yang memadai juga. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka pembangunan e-Government harus dilaksanakan secara terkoordinir, terencana sesuai kebutuhan . Peran pemerintah pusat maupun propinsi menjadi koordinator pelaksanaan e-Government sangat penting karena kunci suksesnya pelaksanaan e-Government adalah tersambungnya kebutuhan masing-masing pihak baik masyarakat, steak holder maupun pemerintah dalam satu kepentingan. Selain sarana dan prasarana jaringan, sumberdaya manusia yang handal maka budaya kerja yang masih tradisional juga perlu dirubah secara sistematis agar mereka terbiasa dan dapat menyesuaikan dengan perubahan