Kewenangan Balai Harta Peninggalan Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris Atas Tanah Untuk Keturunan Timur Asing Bukan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Dalam penelitian tesis ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya konflik norma yaitu antara dasar kewenangan BHP yang terdiri dari Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 8 Mei 1991 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang masih menimbulkan tidak tercapainya penyamarataan hukum dan hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Norma mana yang diberlakukan dalam pembuatan surat keterangan hak waris sehubungan dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 (2) Bagaimana kekuatan hukum pada Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode analisa isi (analisys content). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar kewenangan BHP sudah tidak sesuai dengan keadaan bangsa pada saat ini, karena hal ini bertentangan dengan usaha pemerintah dalam penghapusan golongan penduduk yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Surat keterangan waris yang dibuat oleh BHP diakui sebagai alat bukti otentik oleh Badan Pertanahan Nasional terkait peralihan hak waris atas tanah saja sedangkan permasalahan waris tidak hanya masalah peralihan ha katas tanah saja namun juga meliputi benda bergerak lainnya, maka kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh BHP tidak sejajar dengan akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang memenuhi unsur otentik. Untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia sudah seharusnya bentuk keterangan waris disamakan dalam bentuk akta. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diharapkan dapat menjadi institusi yang berwenang dalam pembuatan akta keterangan waris bagi seluruh Warga Negara Indonesi