Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Yang Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Istri.

Poligami sudah ada sejak jaman dahulu, secara bahasa, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami sudah ada jauh sebelum agama Islam diturunkan. Keberadaan Islam merubah kebiasaan poligami tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan menjadi poligami yang lebih mulia, karena dalam Islam poligami diberikan aturan yang dapat menjamin kemaslahatan. Di Indonesia poligami juga masuk dalam aturan perundang-undangan baik pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya kemaslahatan dalam perkawinan poligami adalah harta bersama. Penelitian ini menyajikan beberapa problematika, yaitu problematika yuridis, teoritis dan filosofis, dimana UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan: Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 94 yang juga mengemukakan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami adalah terpisah dan berdiri sendiri tidak bercampur antara isteri. Namun ada pendapat yang menyatakan ketentuan pasal 94 tersebut tidak adil bagi isteri pertama karena mendapatkan bagian paling sedikit diantara isteri yang lain, padahal isteri pertama lebih lama menemani suami, dan masih terus menemani dalam perkawinan selanjutnya yaitu bersama dengan madunya. Tentu saja dianggap tidak adil karena isteri pertamalah yang dianggap paling menderita secara batin karena poligami tersebut, karena bagaimanapun tidak ada wanita yang sebenarnya rela dimadu. Buku pedoman teknis administrasi dan Teknis Peradilan Agama diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, Buku II tersebut telah melalui beberapa revisi, yang pertama di tahun 2006, 2010 dan terakhir 2013 ini uncompletely Norm atau norma yang tidak lengkap, karena mulai dari UU Perkawinan sampai dengan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan ketentuan tentang penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami, hanya mengatur tentang diperbolehkannya poligami dan syarat berpoligami, dan kekaburan norma karena keberadaan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tersebut diatas berupa Keputusan Mahkamah Agung yang kekuatan mengikatnya rendah, sehingga tidak berkepastian hukum dan tidak dapat memberi perlindungan pada istri. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi : (1) apa urgensi penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang memberikan perlindungan hukum bagi istri dan (2) bagaimana substansi penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang memberikan perlindungan hukum bagi istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan filsafat, perundangundangan, konseptual dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi konsumen. Selanjutnya metode penyajian bahan hukum dan analisisnya disajikan secara kualitatif, diuraikan secara sistematis dan analisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis terhadap isu hukum yang disajikan, teori hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang peratama adalah teroi keadilan, teori kepastian hukum, teori maqoshid syariah dan teori perlindungan hukum. Selanjutnya\ud teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum kedua adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori penemuan hukum. Kesimpulan dan temuan yang diperoleh dari penelitian ini : pertama, urgensi penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang menjamin perlindungan hukum bagi istri adalah bahwa Pembagian harta bersama sampai dengan hari ini tidak terkelola dengan baik dan benar karena semua tunduk pada kekuasaan suami. Sementara Undang-Undang belum mengatur secara rinci dan jelas mengenai harta bersama terutama dalam perkawinan poligami, maka kedepan kita membutuhkan Undang-Undang yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami agar memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta poligami, kemudian apabila pembagian harta tidak dijelaskan secara rinci akan menimbulkan konflik antar istri. Kedua, substansi penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang memberikan perlindungan hukum bagi istri adalah antaranya harus disesuaikan dengan ketentuan harta bersama sebagai hasil kerja suami bukan hasil kerja istri, kemudian Pasal 94 KHI harus dipahami bahwa harta yang diperoleh oleh suami dalam perkawinan pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan suami dengan istri kedua adalah harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua karena saat itu istri pertama masih terikat perkawinan dengan suami dan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, Pedomana Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, walaupun kedudukannya tidak kuat karena bukan sumber hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, namun sering dipakai sebagai rujukan. Hal ini kurang memberikan perlindungan hukum terhadap istri karena kurang menjamin kepastian hukumnya, sehingga ada kalanya penetapan izin poligami tidak disertai dengan ketentuan Buku II tersebut