Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Menetapkan Permohonan Perjanjian Perkawinan

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Menetapkan Permohonan Perjanjian Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangan oleh adanya permintaan dari pihak pegawai pencatat perkawinan kepada pasangan suami istri yang ingin mencatatkan perjanjian perkawinannya diharuskan mendapatkan penetapan pengadilan negeri atas perjanjian perkawinan tersebut lalu selanjutnya dapat dicatatkan. Pihak pegawai pencatat beranggapan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan tersebut terlambat untuk dicatatkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Apakah akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri dalam menetapkan permohonan perjanjian perkawinan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dimana peneliti berusaha menetapkan sesuatu kejelasan dalam mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan dan teknik interpretasi sistematis yang dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal dengan pasal yang lain. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa isu keterlambatan dari pihak pegawai pencatat perkawinan dan memintakan penetapan pengadilan negeri kepada pasangan suami istri agar perjanjian perkawinannya dapat dicatat adalah sikap yang tidak berdasarkan hukum, dikarenakan tidak adanya ketentuan batas waktu pencatatan perjanjian perkawinan dan tidak adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dapat dicatat apabila telah mendapat penetapan pengadilan negeri. Hal ini juga didukung bahwa pengadilan negeri dapat memeriksa, menetapkan dan mengadili perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang menunjuk bahwa pengadilan tersebut berwenang. Akibat hukum bila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak berpengaruh terhadap harta kekayaan maupun pihak ketiga. Sedangkan akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri dalam menetapkan perjanjian perkawinan maka penetapan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum