Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui Jaringan Ritel Nasional

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan kemajuan teknologi di era Industri 4.0, Tim Pembina SAMSAT Jawa Timur membentuk inovasi pelayanan yang baru dengan menemukan transformasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu SAMSAT 4.0. Pada Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu, hal ini telah dilakukan oleh Tim KB SAMSAT Jawa Timur dengan meningkatkan inovasi pelayanan SAMSAT Payment Point pembayaran PKB melalui jaringan ritel nasional (Indomaret, Alfamart, Griya Bayar, Link Aja, Tokopedia) di era SAMSAT 4.0 ini. Dengan membayar PKB melalui payment point toko ritel (Indomaret, Alfamart) efektivitas pasal tersebut yang berisikan tentang pembayaran PKB kurang efektif akibat terdapat permasalahan terkait pengesahan STNK secara elektronik masih menjadi polemik dikarenakan kebijakan tersebut masih belum bersifat nasional sehingga beberapa otoritas Kepolisian diluar Provinsi Jawa Timur banyak yang belum memahami kebijakan tersebut dan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait E-TBPKB sehingga masih banyak masyarakat yang belum puas jika belum menerima bukti pembayaran, padahal E-TBPKB merupakan bukti pembayaran yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan adalah bagaimanakah efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui jaringan ritel nasional (SAMSAT 4.0) di UPT PPD Malang Selatan dan apa hambatan yang dialami serta solusi dalam menangani kendala terkait dengan efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut di era SAMSAT 4.0 sekarang ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu sosio legal menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang berada di UPT PPD Malang Selatan dan berhubungan langsung xiii dengan peneliti melalui metode pendekatan yuridis sosiologis. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah diperoleh maka data tersebut dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Dimana dengan memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan/masyarakat guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah melalui metode diatas, maka jawabannya, yakni: Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Jaringan Ritel Nasional di UPT PPD Malang Selatan kurang efektif dikarenakan permasalahan terkait pengesahan STNK secara elektronik masih menjadi polemik dan kebijakan tersebut masih belum bersifat nasional sehingga beberapa otoritas Kepolisian diluar Provinsi Jawa Timur banyak yang belum memahami kebijakan tersebut dan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait E-TBPKB sehingga masih banyak masyarakat yang belum puas jika belum menerima bukti pembayaran, padahal E-TBPKB merupakan bukti pembayaran yang sah