Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengurangan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap

Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai permasalahan ketidaksesuaian pertimbangan hakimdalam PutusanMahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana oleh Mahkamah Agung dengan pendapat majelis hakim di dalam pertimbangannya yang menilaibahwa alasan terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali yang menyebutkan adanya putusan yang terbukti, namun bertentangan satu sama lain serta terdapat kesalahan dari hakim, yakni memberikanpenafsiran yang berbeda dari hakim agung yang menyebutkan pemberian sesuatu oleh terdakwa tidak ada hubungan hukum dengan kewajiban kepala lapas berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, pidana yang dijatuhkan judex facti belum mempertimbangkan dasaralasan-alasan penjatuhan pidana, yang mana nilai suap yang diberikan relatif kecil. Hal itutidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus- TPK/2018/PN Bdg yang telah sesuai dalam penerapan hukum terhadap terdakwa Fahmi Darmawansyah. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusanmasalah : (1)Apakahdasar pertimbangan hukum hakim dalam pengurangan penjatuhan hukuman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap pada Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tepat? Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitiannormatifdengan metode pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum untuk mendukung penelitian menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier dan teknik penelusuran baha hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yangdiperoleh akan dianalisis dengan teknikanalisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, yakni dengan mengidentifikasi pertimbangan hakim, kemudian vii identifikasi pertimbangan hakim tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menggunakan penafsiran gramatikal. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat ialahPutusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang mengabulkan permohonan terpidana dengan pendapat hakim yang menilai adanya pertentangan putusan dan kesalahan dari hakim yang nyata dengan beberapa pertimbangan yang diberikan tidak tepat.Karena Putusan Pengadilan Negeri BandungNomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg telah sesuai dalam penerapan hukum dan tidak ada kesalahan nyata dari hakim dalam menjatukan putusan, sehingga pendapat majelis hakim agung itu juga tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 KUHAP. Oleh karena itu tidak tepat Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan terpidana disebabkan terpidana telah melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa, yang mana pengulangan tindak pidanadapat diberikan pemberatan hukuman berupa pidana tambahan