Rekonstruksi Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Bidang Usahanya Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Campur tangan negara dalam bidang ekonomi, dapat dilakukan secara langsung dengan bertindak selaku pelaku ekonomi maupun hanya bertindak selaku regulator saja. Mengenai hal ini, Indonesia telah mengaturnya dalam konstitusi, dan pula telah dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Usaha yang secara resmi sebagai bentuk campur tangan negara secara langsung, yang perwujudannya ada tiga macam yaitu PERSERO, PERUM, dan PERJAN, sesuai dengan peran dan fungsi masing masing. Namun demikian, setelah diukur dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional keberadaan BUMN, ternyata ada ketidak selarasan, yaitu mengenai Bentuk BUMN yang bidang usahanya menguasai hajat hiduporang banyak. Berangkat dari fakta hukum tersebut, dalam disertasiini dipersoalkan beberpa halterkait, dinataranya adalah, Bagaimana bentukhukum ideal BUMN yang bidang usahanya mengusai hajat hidup orang banyak yang selaras dengan Pasal 33 dan alinean IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ? Melalui penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, utamanaya analisis filsafati, utamanya mencari nilai nilai filsafati dalam Pasal 33 UUD 1945, dan nilai nilai filsafati dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, kemudian ditarik bagaimana keselarasannya, dan dikaitkan dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945 melalui pola pikir deduktif, dapat diketahui bagaimana Bentuk ideal BUMN yang bidang ushanya menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan analisis kritis dengan menggunakan logika berfikir deduktif, ditemukan bahwasanya bentuk ideal BUMN yang bidang usahanya menguasai hajat hidup orangbanyak adalah PERUM. Halini dikarenakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Persero sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, BUMN dapat berbentuk badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga berbentuk perum yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, tetapi lebih pada pelayanan publik (public service) kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan sosial. PERUM secara filosofis dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni bahwa cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta pengelolaan terhadap sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar itu, bentuk badan usaha BUMN yang kompatibel dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah PERUM