Analisis Yuridis Pengaturan Eksekusi Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Berupa Perbaikan Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis bagaimana eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungann hidup oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Latar belakang dari pemilihan topik tersebut karena tidak terwujudnya perbaikan lingkungan hidup yang menjadi tujuan utama dari pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 Huruf C UUPPLH. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungan hidup oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH 2. Apa alternatif pengganti eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh korporasi guna mewujudukan perbaikan lingkungan hidup di dalam dan luar peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Kemudian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan teknik analisis bahan hukum yaitu deskriptif analitis, interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari pembahasan menunjukkan eksekusi diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH, peraturan terkait lainnya SEJAPIDUM No: B-60/E/Ejp/01/2002. Namun, perbaikan akibat tindak pidana tersebut sulit terwujud karena Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH dan SEJAPIDUM No: B-60/E/Ejp/01/2002 tidak mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain itu SKB antar lembaga dalam penegakan hukum pidana terpadu lingkungan hidup tidak diperbarui dan tidak menyentuh eksekusi, Altenatif yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan pendekatan restorative Justice dan reformulasi kebijakan hukum pidana