Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak

Permasalahan yang diangkat ialah pengawasan terhadap tenaga kerja anak yang dinilai tidak maksimal dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang bekerja, karena pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sedikit mengakibatkan perlindungan hak-hak anak menjadi terabaikan karena pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kurang mendukung dalam sarana dan prasarana untuk program pengawasan tenaga kerja anak yang mengakibatkan beberapa kendalahambatan yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pengawasan pada pekerja anak ini dinilai kurang maksimal. Dari latar belakang tersebut, selanjutnya dikemukakan rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada tenaga kerja anak agar mewujudkan perlindungan atas berbagai hak anak di wiayah Kaltara, dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara saat melakukan pengawasan tenaga kerja anak untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja beserta solusinya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum melalui studi lapangan, dalam pendekatan yuridis sosiolois yaitu dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat dan juga menggunakan analisis data deskriptif kualtatif. Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bertugas dalam urusan pemerintahan pada bidang pengawasan tenaga kerja khususnya pengawasan terhadap pekerja anak. Dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Lampiran Huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pengawasan, dijelaskan bahwa daerah kabupaten atau kota tidak bisa lagi melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, sehingga tugas tersebut dilaksanakan oleh Pemerintan Provinsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan strategi yang maksimal dalam melakukan perlindungan hak-hak anak yang bekerja di perusahaan, dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses pelaksanaan pengawasan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara masih kurang berjalan baik, ditinjau dari berbagai permasalahan selama pelaksanaan pengawasan tenaga kerja. Permasalahannya antara lain: kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara, pengusaha yang menyembunyikan data pekerja anak,tenaga pengawas yang sedikit, kurangnya dana untuk memantau pekerja anak, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak. Untuk menyederhanakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah provinsi dan Dinas tenaga kerja dan provinsi kalimantan Utara perlu: mengkoordinasikan berbagai pihak-pihak yang berwenang di Kaltara dan melaksanakan sumber daya pengawasan pekerja anak