Rekonsepsi Alasan Pemberatan Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam

Penelitian ini mengkaji tentang rekonsepsi alasan pemberatan pidana korupsi di Indonesia yang saat ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggali nilai-nilai hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan undang undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menemukan suatu yang hakikat tentang alasan pemberatan pidana korupsi, yaitu tidak hanya didasarkan atas “Keadaan Tertentu” sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi ada alasan pemberatan pidana korupsi yang lebih esensial dengan mengadopsi nilai-nilai hukum pidana Islam terfokus dalam upaya pembaharuan alasan pemberatan pidana korupsi di Indonesia, dalam arti bukan mengadopsi secara utuh sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, tapi diambil suatu nilai-nilainya saja, yang mana nilai-nilai itu bisa diaktualisasikan ke dalam proses rekonsepsi alasan pemberatan pidana korupsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara Indonesia. Nilai-Nilai tersebut adalah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama adalah nilai-nilai universal dalam hukum pidana Islam yang basis filsafatnya adalah “maqosyid alsyar’iyah”, dengan bertumpu pada perlindungan lima pokok dalam hukum pidana Islam “kulliyah al homsah” yang dalam konteks tindak pidana korupsi adalah “hifzd al mal” yaitu perlindungan terhadap kekayaan Negara, yang dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan pemberatan pidana korupsi, berarti pemberatannya didasarkan atas seberapa besar kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah nilai-nilai fundamental dalam hukum pidana Islam yang basis filsafatnya adalah “rohmatal lil alamin, yang mengandung nilai al-ada’lah, yaitu nilai-nilai keadilan yang dapat dikonkretisasikan terhadap pemberatan pidana korupsi dengan didasarkan pada kwalitas subyek hukum, misalnya pelaku adalah pejabat tinggi negara; Nilai al-tawkidiyah, yang merupakan nilai kepastian, dengan bertumpu pada adanya “nishab,” yang dapat dikonkretisasikan terhadap pemberatan pidana korupsi dengan didasarkan atas batas minimal kerugian keuangan Negara, misalnya, pemberatan pidana korupsi dapat dijatuhkan apabila kerugian keuangan Negara tidak kurang dari seratus miliyar rupiah atau lebih; Dan yang terakhir adalah nilai al-maslahah, yang bertumpu pada pengambilan manfaat dan menolak kerusakan, yang dalam konteks alasan pemberatan pidana korupsi berarti didasarkan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi berupa kerusakan yang sistemik. Sehingga hasil penelitian ini disamping menemukan alasan-alasan pemberatan pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai hukum pidana Islam, juga menemukan, v bahwa yang relevan penjelasan “Keadaan Tertentu” adalah penjelasan sebelum perubahan, dan dalam penelitian ini, alasan pemberatan pidana korupsi ditambah dengan hal-hal lain yang terkandung dalam hukum pidana Islam, sehingga perlu dilakukan konsep ulang tentang konsep “Keadaan Tertentu” menjadi “Hal-Hal Tertentu”, karena menurut hasil penelitian ini, alasan pemberatan pidana korupsi yang relevan adalah tidak hanya berdasarkan keadaan keadaan seperti yang tersebut dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tapi ada alasan lain yang lebih fundamental dan lebih sesuai dengan rasio legis pembentukannya, yakni alasan pemberatan pidana korupsi, dengan mendasarkan pada kerugian keuangan Negara, kwalitas subyek hukum, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, serta konsep pemberatan pidana korupsi tersebut dinormakan dalam Pasal batang tubuh, tidak hanya terletak dalam penjelasan Pasal sebagaimana tampil dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi