Judicial Review Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Uji materi peraturan perundang-undangan di MA, khususnya Perda masih belum mampu menjamin kepastian hukum. Hal ini karena tidak adanya kepastian hukum mengenai permasalahan apakah MA dapat menguji suatu Perda terhadap peraturan lebih tinggi selain undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden dan/atau peraturan Menteri. Pengaturan mekanisme judicial review di MA berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil hanya mengatur kewenangan MA dalam pengujian materiil. Padahal, jika menelusuri teori judicial review, maka dapat dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht). pengaturan mekanisme judicial review di MA masih belum mengakomodasi secara jelas keberadaan pemerintah sebagai salah satu Pemohon dalam proses uji materiil. Hal ini akan mengurangi esensi pengawasan Perda melalui executive review. Dengan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam disertasi ini meliputii: 1) Apa rasio legis pengaturan judicial review Perda Kabupaten/Kota dalam UU MA? 2) Apa impikasi hukum akibat ketidaklengkapan pengaturan judicial review Perda Kabupaten/Kota? 3) Bagaimana pengaturan judicial review Perda Kabupaten/Kota ke depan dalam sistem peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (library research) yaitu akan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Interprestasi gramatikal, interprestasi sistematik dan interprestasi futuristik digunakan dalam teknik analisis bahan hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mencari jawaban dan isu hukum adalah teori negara hukum, teori perundang-undangan, teori otonomi daerah, dan teori judicial review. Hasil penelitian ini adalah: pertama, ratio legis adanya pengaturan judicial review Perda Kabupaten/Kota dalam UU MA pada dasarnya karena adanya perubahan ketiga UUD 1945 yaitu untuk menumbuhkan checks and balances antara berbagai lembaga tinggi negara dan produk perundangvi undangan, termasuk peraturan daerah. Kedua, impikasi hukum akibat ketidaklengkapan pengaturan judicial review Perda Kabupaten/Kota adalah Ketidakpastian Hukum Lingkup Pengujian Materiil dan Formil, Ketiadaan Tertib Hukum, Pelanggaran Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Hilangnya Hak Persamaan Dihadapan Hukum, dan Lemahnya Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, Pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, khususnya Perda Kabupaten/Kota ke depan dengan melengkapi dan memperjelas pengaturan batu uji, melengkapi dan memperjelas pengaturan ruang lingkup pengujian materiil dan formil, melengkapi dan memperjelas pengaturan kedudukan hukum pemerintah pusat sebagai pemohon dan melengkapi dan memperjelas pengaturan pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum