Analisis Pemahaman Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan Atas Pajak Penghasilan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya adalah withholding system, di mana sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, pihak ketiga yang dimaksud adalah bendaharawan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman perpajakan bendaharawan pemerintah dalam memotong/memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan di Kabupaten Dompu dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bendaharawan pemerintah sudah memahami perpajakan dalam hal memotong / memungut dan menyetorkan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Namun, dalam hal pelaporan pajak bendaharawan pemerintah telat melaporkan PPh Pasal 21, tetapi untuk PPh lainnya sudah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor penghambat bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Saran yang diberikan peneliti adalah bendaharawan pemerintah harus lebih memahami perpajakan, lebih teliti dan fokus dalam melaksanakan kewajiban perpajakan