Politik Hukum Pengaturan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Era Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang mengutamakan pembangunan pada sector yang menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian, serta rendahnya kemauan politik ( political will ) dari pemerintah daerah ( provinsi dan Kota/kabupaten ) untuk secara konsisten dan tegas membuat sekaligus melaksanakan peraturan daerah yang terkait dengan konversi lahan pertanian.Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan yang ada. Kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya sebenarnya telah ada dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok agrarian ( atau lebih dikenal dengan undang-undanf pokok agrarian ), yang dileengkapi dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 52 ayat 1 UUPA. Namun demikian, penegakan hukum dari ketentuan ini masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum ada sanksi hukumnya, demikian pula terhadap pelanggaran ketentuan ppenyusunan RTRW yang seharusnya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pencegahan konversi lahan pertanian produktif, terutama lahan sawah beririga