Analisis Penerapan E-Government Pada Pelayanan Pensiun Melalui Siapel Di Kabupaten Malang (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang)

Pegawai negeri sipil yang telah memasuki batas usia pensiun dan telah mengabdikan dirinya kepada negara, oleh karena itu seyogyanya mereka mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak yang terkait untuk memenuhi haknya. Penerapan e-government diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah khususnya pada pelayanan pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan e-government pada pelayanan pensiun melalui SIAPEL di Kabupaten Malang beserta faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala dan pegawai bagian pelayanan pensiun dan bagian infomasi data di Badan Pengembangan dan Kepegawaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang, untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan e-government pada pelayanan pensiun di Badan Pengembangan dan Kepegawaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang. Penerapan e-government pada pelayanan pensiun melalui SIAPEL di Kabupaten Malang belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator penerapan e-government yakni Infrastruktur Teknologi Informasi, Ketersediaan Perangkat Hukum, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial dan Value. Dari kelima indikator-indikator tersebut, ada beberapa indikator yang sudah baik, namun ada indikator yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Penerapan e-government pada pelayanan pensiun melalui SIAPEL di Kabupaten Malang didukung dengan ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sumber daya finansial yang baik. Namun terdapat beberapa hambatan seperti kendala sumber daya manusia, kendala infrastruktur data dan kurangnya koordinasi dengan organisasi lain. Maka dari itu, saran yang dapat diberikan yaitu: mempertegas dan memperjelas pembagian tugas, menambah jumlah aparatur yang ahli di bidang IT dan melakukan sosialisasi serta pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait untuk segera melakukan peremajaan data kepegawaia