Penerapan Prinsip Fiktif Positif Dalam Permohonan Keputusan Dan/Atau Tindakan Aparatur Pemerintahan Yang Menjamin Kepastian Hukum

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan Negara Republik Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), mensyaratkan kepada penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan, berperan aktif dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat, harus berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, serta ada jaminan hak konstitusional pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik harus ditunjang dengan perwujudan pemerintahan yang baik (good Bestuur), berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) dan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Otoritas administrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik harus melayani setiap permohonan yang diajukan masyarakat. Apabila aparatur administrasi pemerintahan tidak melayani sebagaimana mestinya, mengabaikan, atau terlambat melaksanakan kewajibannya maka dalam hukum administrasi dipersamakan dengan “diam berarti setuju” atau dikenal sebagai prinsip fiktif positif. Hakikat prinsip fiktif positif di bidang administrasi pemerintahan adalah menjamin kepastian hukum. Permohonan keputusan dan/atau tindakan Aparatur Pemerintahan yang telah diterima secara lengkap oleh Aparatur Pemerintahan yang berwenang dan diabaikan dalam waktu tertentu atau 10 hari kerja, masih memerlukan putusan PTUN yang memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini terdapat dalam pengaturan Pasal 53 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian disertasi ini berjudul “Penerapan Prinsip Fiktif Positif dalam Permohonan Keputusan dan/atau Tindakan Aparatur Pemerintahan yang Menjamin Kepastian Hukum”. Fokus pada tiga masalah yaitu: 1) Apa ratio legis prinsip fiktif positif pada pengaturan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan permohonan keputusan dan/atau tindakan Aparatur Pemerintahan yang telah diterima secara lengkap dan diabaikan dalam waktu tertentu atau 10 hari kerja masih memerlukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? 2) Bagaimana implikasi hukum yang bisa timbul dari penerapan prinsip fiktif positif yang masih memerlukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap asas pembagian kewenangan, asas peradilan bebas dan mandiri, serta akses perlindungan hukum bagi pihak ketiga? 3) Bagaimana pengaturan ke depan penerapan prinsip fiktif v positif dalam permohonan keputusan dan/atau tindakan Aparatur Pemerintahan yang menjamin kepastian hukum? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung pada penelitian terhadap asas-asas hukum mengkaji penerapan prinsip fiktif positif dalam permohonan keputusan dan/atau tindakan aparatur pemerintahan yang telah diterima secara lengkap namun diabaikan dalam waktu tertentu atau 10 hari kerja, masih memerlukan putusan pengadilan tata usaha negara. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun bahan-bahan hukum yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum tersebut ditelusuri melalui studi kepustakaan, lalu dikaji secara sistematis dan dianalisis secara mendalam kemudian disinkronisasi pokok-pokok permasalahan. Kajian atau analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratio legis prinsip fiktif positif pada pengaturan Pasal 53 UUAP adalah bahwa fiktif positif merupakan kebalikan dari fiktif negatif, sebagai upaya hukum untuk memperoleh putusan PTUN, agar mendapat kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang, berkaitan prinsip good governance serta dalam rangka checks and balances sesuai asas kehati-hatian. Implikasi hukum penerapan prinsip fiktif positif dengan melibatkan putusan PTUN terhadap asas pembagian kewenangan, asas peradilan bebas dan mandiri, serta akses perlindungan hukum bagi pihak ketiga yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum, berupa: Ketidaksesuaian norma Pasal 53 UUAP terhadap asas hukum dan Ketiadaan akses perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap permohonan keputusan fiktif positif. Pengaturan ke depan penerapan prinsip fiktif positif dalam permohonan keputusan dan/atau tindakan aparatur pemerintahan yang menjamin kepastian hukum dengan keterlibatan PTUN melalui produk hukum berupa penetapan pengadilan, diperlukan guna memastikan suatu permohonan memenuhi kriteria fiktif positif atau tidak, untuk mengonkretkan asumsi hukum “permohonan dianggap dikabulkan secara hukum” dan guna memberikan daya paksa terhadap aparatur pemerintahan agar melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini merekomendasikan: Disarankan kepada Hakim PTUN, dalam menilai suatu permohonan keputusan fiktif positif memenuhi atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UUAP. DPR dan Presiden, hendaknya mengubah ketentuan yang berkaitan putusan dengan penetapan PTUN. Rumusan baru Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) UUAP sepanjang putusan diubah dengan penetapan PTUN