Tanggungjawab Pemerintah Dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Berdasarkan Keadilan Sosial

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revisi atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindugan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah inisiatif dari pihak DPR RI, mendapat tanggapan dan usulan perubahan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa point penting yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah peran Pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi warga negara. Selain itu juga Pemerintah juga harus memberikan jaminan bagi pekerja yang bekerja di luar negeri. Dari sisi perlindungan bagi pekerja, Pemerintah akan diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa asuransi yang dikelola oleh Badan negara yang memberikan jaminan sosial. Dari sisi kebijakan hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bentuk wujud kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor Informal khususnya bagi Penata Laksana Rumah Tangga. Akan tetapi dalam implementasi di nilai belum berfungsi dan berdaya guna secara efektif, selanjutnya meskipun Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan undang-undang baru, tentu lahir dari proses dan negoisasi politik sehingga produk finalnya tentu bukan produk ideal dan sempurna, meskipun Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut bukan produk ideal dan sempurna tetapi di dalamnya sudah mengatur hal-hal spesifik mengenai perlindungan buruh migran seperti hak-hak buruh migran, jaminan sosial (Pasal 29), tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 33), layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (Pasal 38) tetapi belum mengatur ketentuan secara spesifik tentang jaminan kesehatan bagi pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Judul penelitian Disertasi ini adalah “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Berdasarkan Keadilan Sosial”. Judul ini merupakan representasi iga isu hukum. Pertama, Mengapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur tentang jaminan kesehatan bagi buruh migran sektor informal?. Kedua, Apa Implikasi hukum tidak diaturnya jaminan kesehatan terhadap Pekerja Migran sektor Informal yang bekerja di luar negeri ?. Ketiga, Bagaimana pengaturan tanggungjawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan bagi pekerja migran sektor Informal di luar negeri berdasarkan keadilan sosial ? Penelitian disertasi ini dilakukan karena Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1), (2), (3), Pasal 34 ayat (2), (3) yang mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, Pemerintah terikat tanggungjawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal ternyata belum terwujud dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang belum mengatur jaminan kesehatan untuk pekerja migran sektor Informal. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 29 tentang Jaminan Sosial belum mengatur jaminan kesehatan bagi pekerja migran sektor Informal (Penata Laksana Rumah Tangga) di luar negeri. Hal ini dapat dikatakan telah terjadi kekosongan hukum dalam hal ini jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selain itu, problem yuridis yang ditemukan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang mengatur tentang jaminan sosial yaitu berbunyi untuk resiko yang tidak tercakup oleh jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak swasta yang dalam hal ini ayat tersebut hanya membatasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan belum mengakomodir jaminan kesehatan. Untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori tanggungjawab, teori negara hukum kesejahteraan dan hak asasi manusia, teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori pembentukan peraturan perundang- undangan. Penelitian menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut : dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik secara filosofis, yuridis, politis dan sosiologis yang digunakan oleh para pembentuk undang-undang tidak berorientasi pada nilai yang menjadi landasan afiliasi bersama Bangsa Indonesia (Pancasila) sehingga menyebabkan pekerja migran Indonesia tidak diberikan jaminan perlindungan kesehatan. Implikasi hukum tidak diaturnya jaminan kesehatan terhadap pekerja migran sektor informal yang bekerja di luar negeri, antara lain : a) tidak adanya hak atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja migran Indonesia sektor Informal, b) pekerja migran Indonesia tidak mendapat hak jaminan kesehatan sehingga tidak mempunyai hak atas kesehatan kerja,, c) tidak mendapat hak jaminan sosial, d) Diskrimasi hak-hak buruh migran informal dalam kepesertaan program jaminan kesehatan. Pengaturan tanggungjawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan bagi pekerja migran sektor informal berdasarkan keadilan sosial melalui : perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja migan melalui perjanjian bilateral dan regional. Pengaturan dan penerapan asas tanggungjawab negara dan pengakuan hak asasi manusia, pengaturan perlindungan hak-hak pekerja migran sektor informal. Tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sektor informal berupa : kedududukan negara dan warga negara. Kewajiban pemerintah dalam konteks hak asasi manusia guna melindungi pekerja migra Indonesia dan tanggungjawab pemerintah dalam hak asasi manusia Sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, beberapa rekomendasi dapat penulis kemukakan sebagai tindak lanjut lanjut penelitian yakni sebagai berikut : Pertama, Kepada Pemerintah dan DPR untuk membahas dan menambah 1 (satu) ayat yaitu Pasal 29 ayat (2a) Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Dimana dalam perubahan tersebut harus dengan tegas menyebutkan jaminan sosial apa saja yang dapat diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia termasuk jaminan kesehatan. Kedua, Setelah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran pada Pasal 29 (Bagian Kelima, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia) direvisi dan diberlakukan, maka Pemerintah untuk segera menyusun berupa Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan bagi pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketiga, Pemerintah Indonesia hendaknya membuat suatu instrument hukum yang mengikat bagi negara penerima dengan memperhatikan aspek-aspek khususnya dalam hal : penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak buruh migran melalui pembentukan perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral (bilateral agreement) dibuat sebagai langkah awal dalam membentuk suatu instrument legal bagi perlindungan kesehatan pekerja migran Ind