Akuntansi Pemerintahan Partisipatori-Emansipatori Sebagai Jalan Untuk Memenangkan Kepentingan Publik

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep akuntansi pemerintahan agar berpihak pada kepentingan publik. Pemerintah menghadapi pemangku kepentingan yang sangat beragam sehingga kepentingan publik dapat dikalahkan oleh kepentingan pihak yang lebih kuat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah strukturalisme genetik Bourdieu berbasis pemikiran religius Bung Hatta. Metodologi ini menjadikan ranah, habitus, dan modal tidak lagi bersifat individualistis dan materialistis semata tetapi menanamkan nilai-nilai moral agar terbentuk individu yang mengenali dirinya dan mengembangkan kerjasama, pemerintah yang memperjuangkan keadilan agar memberikan kemakmuran kepada masyarakat, serta menjalankan kewajiban dan hak sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini dilakukan di salah satu Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dengan melakukan observasi, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan pejabat eselon II, III, dan IV beserta staf; auditor internal dan eksternal pemerintah; DPRD; akademisi dan LSM. Penelitian ini menemukan akuntansi pemerintahan monologis yang telah mereduksi akuntansi pemerintahan sebagai alat penghasil laporan keuangan semata. Reduksi ini membatasi akuntansi pemerintahan untuk berperan lebih jauh bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, akuntansi pemerintahan direkonstruksi menjadi Akuntansi Pemerintahan Partisipatori-Emansipatori. Akuntansi Pemerintahan Partisipatori-Emansipatori mengarahkan publik untuk mengenali kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia, memperbaiki integritas dan moral aparatur pemerintahan dalam melakukan perencanaan yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan kegiatan dengan memegang komitmen untuk menegakkan keadilan, pengawasan yang dilakukan untuk saling mengingatkan, serta pelaporan yang memberikan informasi yang dapat dipahami masyarakat sehingga terwujud pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini memberi implikasi pada pengembangan akuntansi pemerintahan agar berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial