Analisis Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pemberian Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Batu)

Kota Batu merupakan salah satu kota wisata terbaik di Indonesia. Dengan kondisi Kota Batu sebagai Kota Pariwisata tentunya akan berpengaruh terdahap kegiatan pembangunan lainnya seperti hotel, restoran, toko oleh-oleh, dan bangunan lainnya. Proses pembangunan tersebut membutuhkan perizinan, sehingga Kota Batu harus menyiapkan pelayanan publik berkaitan dengan pemberian perizinan yang optimal untuk memperlancar laju investasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu pola pelayanan yang mana penyelenggaraannya dilakukan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan, memiliki keterkaitan proses dan hanya dilayani pada satu pintu saja. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan, di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu masih memiliki beberapa permasalah. Berdasarkan hasil pra-riset permasalahan tersebut yaitu terkait dengan waktu penyelesaian produk perizinan yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk beberapa perizinan, responsivitas pegawai dalam media sosial yang kurang maksimal, serta sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan yang kurang maksimal sehingga informasi tidak sampai ke masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan proses dari teori efektivitas organisasi menurut Martani dan Lubis seperti di kutip dalam Amalo (2019). Pentingnya menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Hubberman, dan Saldana (2014), dengan tiga komponen yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efisiensi Biaya perizinan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya indikator Koordinasi antara pimpinan dan bawahan dilingkup internal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu terjalin dengan baik, yang mana dilakukan secara berjenjang yaitu staff, kepala seksi, kepala bidang, dan kepala dinas selalu berkoordinasi. Kemudian untuk koordinasi antara dinas teknis dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dalam seminggu sekali. Dinas teknis memiliki tugas lainnya (tugas utama) dan pemberian perizinan merupakan tugas tambahan sehingga pelayanan berkaitan dengan pemberian perizinan harus menyesuaikan dinas teknis. Indikator yang perlu ditingkatkan adalah responsivitas pegawai khususnya dalam media sosial. Serta sosialisasi dalam media online. Indikator prosedur pelayanan perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur khususnya pada alur pelayanan perizinan. Indikator efiensi waktu pelayanan masih ada yang tidak sesuai dengan SOP, Indikator saranan prasarana penunjang proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memadai. Faktor pendukung Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan adalah 1) Sinergitas dan singkronisasi antar SKPD Pemerintahan Kota Batu. 2) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 3) Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan lebih mudah karena masyarakat tidak perlu untuk datang ke dinas terkait. Sedangkan untuk faktor penghambat nya adalah 1) Peraturan yang kurang jelas seperti Peraturan Daerah Kota Batu No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Kota Batu tahun 2010-2030 yang tidak ada penjelasan secara detail kegunaan fungsi lahan sehingga tidak bisa menentukan koofisien luas bangunan dan peraturan yang tidak segera ditetapkan serta peraturan yang sering berganti-ganti. 2) Pegawai yang kurang memadai pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan. 3) Sarana prasarana yang kurang memadai. 4) Adanya pandemi covid 19 sehingga ada kebijakan Work From Home. 5) Masyarakat yang gagap teknologi. 6) Pergantian pegawai pada dinas teknis. Saran yang direkomenasikan penulis adalah tetap diadakan sosialisasi rutin baik sosialisasi langsung maupun online, perlu adanya Customer Service, perlu penguatan komitmen antar SKPD untuk memberikan pelayanan yang cepat, dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang proses Pelayanan Terpadu Satu Pint