Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Studi Pada Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan kelanjutan dari Musrenbang Desa atau Kelurahan. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah suatu forum musyawarah para pemangku kepentingan (stakeholders) Kecamatan untuk mendapatkan usulan/masukan prioritas dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam musrembang ini sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. pembangunan di Kecamatan Kedung Kandang yang terlihat telah melibatkan masyarakatnya secara aktif dalam proses pembangunan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan pembangunan dari tahun ke tahun pada salah satunya infrastruktur seperti sarana- sarana umum seperti jalan, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model interaksi Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa: (1) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Kedung Kandang menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam agenda tahunan yang rutin dilakukan. Salah satu parameter yang bisa dilihat dalam mengetahui partisipasi masyarakat yaitu dengan menggunakan daftar kehadiran atau presensi. Usulan yang diajukan oleh masyarakat selama musrenbang tingkat kecamatan Kedungkandang dipilih dan disesuaikan dengan skala prioritas. (2) Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kedung Kandang adalah kemauan dan kesadaran dari masyarakat yang cukup tinggi, realisasi atau hasil nyata dari musrenbang, serta regulasi kebutuhan masyarakat yang diwadahi oleh lembaga pemerintahan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak kooperatif ketua RW sehingga beberapa aspirasi penting dari lingkungan masayarakat paling bawah atau tingkat RT tidak tersampaikan dan terakomodir dengan tepat