Penerapan Good Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Bojonegoro

Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam peningkatan pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip good governance diperlukan untuk dapat menjadikan Mall Pelayanan Publik menjadi lebih baik sehingga dapat terjadi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat membantu kelancaran sistem tata kelolanya dengan teratur, rapi dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana penerapan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro dengan situs di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari hasil wawancara dan sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif Miles, Huberman dan Saldana dengan proses data collection, data condensation, data display, dan data conclusion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam peningkatan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi Partisipasi Masyarakat, Penegakan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Beorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas & Efisiensi, Akuntabilitas, dan Bervisi Strategis. Selain penerapan good governance yang telah berjalan dengan baik, terjadi peningkatan pelayanan publik yang cukup signifikan dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang naik dan hasil penelitian dari wawancara peneliti dengan pengguna layanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro yang berpedoman pada unsur survei kepuasan masyarakat. Namun juga terdapat hambatan dalam penerapan prinsip good governance yang disebabkan oleh pendistribusian pegawai yang kurang optimal sehingga mengakibatkan beberapa tempat unit pelayanan mengalami kekosongan namun pihak Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro tetap mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyaraka