Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang (Studi Di Kota Malang)

Skripsi ini mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketidaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya larangan pasal tersebut yang juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelaku usaha memperdagangkan pakaian impor bekas yang tercemar tanpa informasi yang benar. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengagkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 8 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai larangan perdagangan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap pelaku usaha di kota Malang? (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap praktik perdagangan pakaian impor dalam mewujudkan perlindungan kepada konsumen?. Kemudian penulis meggunakan metode yuridis empiris. Skripsi ini didasarkan pada teori Implementasi menurut George.C.Edward III (1980), dan dasar hukum Pasal 7 huruf (b) , 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Hasil yang di peroleh mengindikasi bahwa Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang masih belum terlaksana dengan baik