Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Impor yang Dijual Secara Online

Dalam penelitian berbentuk skripsi ini, penulis mengangkati permasalahan isui hukumi tentangi perlindungani hukumi bagii konsumeni terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online. Adapun alasan yang menjadi latabelakang penulis untuk mengambil tema tersebut ialah Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka, pada skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online? (2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik impor yang dijual secara online? Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. Kedudukan konsumen yang lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan menjaga serta meningkatkan hak dari konsumen dan mencegah timbulnya kerugian yang dialami oleh konsumen dan hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Hal ini ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha telah di analisis dengan mengedepankan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dalam kegiatan peredaran produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan termuat dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu pemberian gantirugi sesuai dengan kerugian, kerusakan, ataupun pencemaran yang merugikan konsumen kosmetik, serta upaya preventif dan represif yang perlu dilakukan dengan dasar hukum dari Ke-empat undang-undang yang telah disebutkan diatas