Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Kesepakatan Therapeutic Terkait Pembaharuan Hukum Kesehatan

Makna kesepakatan therapeutic dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien, bahwa kesepakatan therapeutic yang diatur ketentuan Pasal 39 UU No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang dikonkritkan melalui ketentuan Pasal 45 dalam bentuk Persetujuan Tindakan Kedokteran telah meletakkan pondasi hubungan hukum dokter dengan pasien berbentuk kontraktual. Adanya Persetujuan tindakan kedokteran belum diklasifikasikan berdasarkan jenis tindakan kedokteran, sehingga terdapat dualisme hubungan hukum administrasi dan kontraktual antara dokter dengan pasien, hal ini berakibat kekaburan makna hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. . Bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam kesepakatan therapeutic, dengan adanya dualisme makna hukum, berakibat belum memberikan perlindungan bagi pasien secara maksimal, karena mengabaikan hak-hak pasien dalam hubungan hukum kontraktual. Pengaturan perlindungan hukum dalam hukum administratif, lebih dominan memberikan perlindungan kepada dokter. . Rekonstruksi hukum yang mengatur kesepakatan therapeutic yang memberikan perlindungan hukum bagi pasien adalah, merekonstruksi Pasal 39 dan 45 UU No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam memberikan bentuk perlindungan pasien dalam tindakan kedokteran yang memerlukan 384 persetujuan pasien melalui bentuk hubungan hukum yang bersifat kontraktual, dengan nilai-nilai asas proporsionalitas pada setiap tahapan persetujuan tindakan kedokteran tersebut