KONFLIK DALAM MASYARAKAT INDUSTRI(Studi Kasus: Konflik Korporasi Dengan Masyarakat Lokal di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya konflik antara perusahaan X dengan warga lokal di daerah Papanggo. Perusahaan X merupakan salah satu perusahaan produsen otomotif terbesar yang ada di Indonesia. Pada tahun 2009 perusahaan X mengalami permasalahan dengan warga lokal yang ada di daerah Papanggo. Relasi antara perusahaan X dengan warga lokalnya di daerah Papanggo mengalami konflik dan ketegangan yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan yang berkembang di kalangan warga. Isu mengenai minimnya rekrutmen tenaga kerja terhadap sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari warga lokal disebut-sebut sebagai isu pokok yang mengakibatkan terjadinya ketegangan antara perusahaan X dengan warga lokal sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan terkait yang berjumlah lima orang yang terdiri dari (Staff CSR Anggota Perusahaan X, Staff HRD Anggota Perusahaan X, Kepala Bidang General Affair Anggota Perusahaan X, Ketua Lembaga Musyawarah Papanggo, serta masyarakat Papanggo setempat). Penelitian ini menggunakan konsep sentral sosiologi dari pemikirannya Ralf Gustav Dahrendorf mengenai konflik masyarakat industri yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis hasil penelitian lapangan. Adapun konsep pendukung lainnya seperti konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan konsep penyelesaian konflik secara umum melalui pendekatan arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan sarana produksi mereka, mereka lebih memiliki wewenang untuk melakukan kontrol terhadap kepemilikan sarana produksi perusahaan. Pihak perusahaan lebih memiliki otoritas untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan alat-alat operasional produksi perusahaan. Namun di sisi lain, dominasi perusahaan dalam melakukan kontrol terhadap sarana produksi yang mereka miliki tersebut mengakibatkan dampak kerugian pada masyarakat. Hal ini bisa terlihat pada tiga kebijakan perusahaan seperti penggunaan alat pompa banjir yang mengakibatkan pembuangan air banjir ke pemukiman warga, penggunaan alat limbah yang belum efektif serta minimnya rekrutmen tenaga kerja yang ada pada warga lokal menjadi penyebab kemarahan warga. Warga yang terkena dampak kerugian tersebut mengorganisasikan pergerakan protes sebagai kelompok kepentingan dalam bentuk demonstrasi. Implikasi dari pergerakan protes yang dilakukan warga lokal membuat pihak perusahaan memutuskan untuk melakukan sebuah mekanisme pertemuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi