DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN SUTAN SJAHRIR 1945 – 1947

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data seputar peristiwa politik yang terjadi pada masa pemerintahan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama antara tahun 1945-1947. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan dan dampak peristiwa politik nasional di awal masa kemerdekaan Indonesia dengan berjalannya kabinet Sjahrir. Dari data ini maka diketahui bahwa ada beragam jenis peristiwa politik yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, mulai dari yang bersifat diplomatik, hingga berujung pada pertempuran berdarah seperti halnya yang terjadi di Surabaya, Ambarawa, Bandung, dan Jakarta. Selain itu diketahui pula bahwa kabinet Sjahrir memang memiliki banyak program politik nasional seperti penstrukturan birokrasi daerah, dan normalisasi mata uang. Namun karena keadaan yang genting dan dibawah bayang – bayang pendudukan militer oleh sekutu, kabinet memaksimalkan kinerjanya pada bidang diplomasi. Selain itu, terjadi pula pertikaian di dalam birokrasi pemerintahan sebagai akibat dari kebijakan diplomasi tersebut, yang kemudian menjatuhkan kabinet sjahrir dan menyulut pertikaian dalam koalisi politik Persatuan Perjuangan. Pada akhirnya Sjahrir kehilangan konsesi dan pengaruh politiknya, dan semenjak kegagalan kabinet ketiganya, menjadi penonton di pinggir gelanggang politik. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemerintahan Sjahrir memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk fondasi diplomasi internasional Indonesia, namun memiliki kekurangan dalam proyek nasional yang disebabkan oleh kesibukan hampir semua elemen perjuangan bangsa untuk mengusir penjajah. This research aim to collect data about political occurence during the time of the governance of Sutan Sjahrir as the first Prime Minister of Republik Indonesia during 1945 – 1947. This research also aim to explain the connection and impact of national political occurence during the early era of Indonesian independence with Sjahrir’s cabinet. From this data it is known that there are variety of political occurence in the early indepedence era, starting from the diplomatic and goes to bloody tragedy such that happens in Surabaya, Ambarawa, Bandung, and Jakarta. Beside that it is also known that Sjahrir’s cabinet also have national political program such as regional bureaucracy restructurisation, and currency nomalisation. But, because of the danger of the military situation and imminent possibility of Allied military occupation, the cabinet is forced to maximized their efforts in diplomacy. Also, there are clash on the government bureaucracy that were caused by the same diplomacy policy that were practiced by the cabinet, which in turn destroy Sjahrir cabinet and ignites political conflict inside the biggest opposition group “Persatuan Perjuangan”. In the end, Sjahrir lose his political concession and influence. Since the failure of his third cabinet, Sjahrir became a mere spectator on national politics. In conclusion, Sjahrir’s cabinet government bring significant impact in forming the foundation of Indonesia international diplomation, but also have weakness on national project which caused by the different focus of every governmental element on the issue of diplomacy