Analisa Dampak Kebijakan Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Manfaat Kesejahteraan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bulukerto)

Penelitian ini dilakukan karena ada faktor pendorong penulis untuk melakukan observasi lebih mendalam karena penulis juga merupakan peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan anggota BPJS Kesehatan penulis yakni 3 anggota keluarga dan menggunakan tingkat 1. Disisi lain kenaikan iuran BPJS Kesehatan ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan hukum yang ada di wilayah kecamatan Bulukerto. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui Analisa Dampak Kebijakan Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Manfaat Kesejahteraan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bulukerto) menggunakan metode wawancara mendalam (indepht interview). Metode ini menggunakan cara observasi langsung ke lapangan atau mencari data langsung yang merupakan data yang empiris atau nyata sehingga dapat menciptakan sebuah penelitian hukum yang sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Adanya kenaikan iuran terhadap BPJS Kesehatan ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat sekarang cenderung lebih kesusahan untuk membayarnya karena kenaikannya pun terkadang tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan dilapangan. Riset yang dilakukan di kecamatan Bulukerto ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ternyata memiliki pengaruh dan dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kestabilan hukum. Kesehatan merupakan faktor yang menunjang terpenuhinya hukum nasional. Secara sosial, hukum nasional menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan itu sendiri dapat diartikan sebagai kemakmuran, keadaan sehat serta keadaan damai. Indonesia terdapat suatu badan penyelenggara sistem jaminan sosial seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 H yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan memeroleh lingkungan hidup yang baik, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial. Dampak dari adanya kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, sebagian besar mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdampak pada sektor perekonomian masyarakat apalagi ditengah kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Walaupun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa kebijakan ini juga tidak terlalu berdampak bagi mereka. Kemudian terkait kepersertaan mereka di BPJS Kesehatan, banyak yang mengeluhkan dan berencana untuk turun kelas agar dapat membayar iuran BPJS Kesehatan tanpa menunggak dan terdenda, walaupun ada juga yang tetap pada kelasnya. Lalu pendapat sekaligus harapan masyarakat Bulukerto terkait dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah : 1. Kebijakan BPJS Kesehatan sebenarnya kebijakan yang sangat membantu masyarakat khsusunya di bidang kesehatan. 2. Kebijakan BPJS Kesehatan sebenarnya sudah bisa menciptakan kesejahteraan hukum maupun kesejahteraan masyarakat. 3. Titik permasalahan, sebenarnya ada pada kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan dimana hal ini menyebabkan masyarakat menjadi resah karena harus membayar lebih mahal apalagi ditengah masa pandemi covid-19 saat ini