ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (DITINJAU DARI UU DESA DAN PERATURAN DAERAH) STUDI KASUS DS. SUMBERAGUNG, PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Peraturan desa adalah salah satu peraturan yang dibuat pada tingkat terendah setelah peraturan daerah, BPD yang berfungsi sebagai perancang peraturan desa yang mengambil aspirasi dari masyararakat lalu dibuat dan ditetapkan oleh kepala desa. Dalam hal ini peraturan desa yang dirancang oleh BPD dan ditetapkan Kepala desa memiliki sebuah tendensi untuk peradaban desa yang lebih progresif baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Maka, penyusun mengkaji data dan menganalisis bagaimana mekanisme pembuatan peraturan desa dari undang-undang yang berlaku dan kendala-kendala BPD membuat peraturan desa sesuai dengan nilai-nilai social. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sebuah studi kasus-kasus normatif berupa menganalisis sebuah produk dan perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Hasil dari penelitian memberikan sebuah analisis dari Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 111 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Magetan nomor 12 Tahun 2018 tentang mekanisme pembentukan peraturan desa dimana peraturan tersebut menjelaskan bagaimana pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan diatasnya, begitu juga Peraturan desa sumberagung nomor 12 Tahun 2016 tentang penertiban ternak yang mampu mengakomodir nilai-nilai sosial masyarakat sumbergung, dimana kebiasaan dalam mengulang-ulang tersebut mampu diminal dari peraturan desa yang sesuai dengan urgensinya, secara hirarkinya peraturan desa sumberagung memiliki korelasi dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 dimana undang-undang tersebut mengatur tentang gangguan lingkungan hidup dan klasifikasi bagaimana badan usaha ternak dapat berdiri sesuai dengan kesehatan dan jarak bagi masyarakat sehingga pembuatan perdes tersebut mengacu pada UU tersebut. Sehingga akomodir nilai nilai memiliki kekuatan hukum mengikat dari UU UUPLH maupun Perdes tersebut