PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI OLEH DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL, TRANSMIGRASI KABUPATEN PONOROGO

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo terhadap para karyawati yang memperoleh jam keja di malamhari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo, untuk memperoleh data dan informasi di lapangan secara jelas dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.Penelitian ini memiliki sumber data yang dapat dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder. Analisis data pada penelitiaan ini, dilaksanakan melalui merujuk metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Langkah dan tahapan tersebut adalah melakukan reduksi data, kemudian melakukan display data, dan kemudian menyimpulkan serta memverikasi. Temuan dari penelitian ini adalah, pertama peran Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari adalah dengan cara mengkaji peraturan perusahaan mengenai sistem kerja karyawan perempuan yang bekerja pada malam hari. Dalam konteks ini, perusahaan atau yang lainnya diminta untuk menyerahkan aturan perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan untuk dikaji oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo, apakah peraturan perusahaan yang mempekerjakan perempuan di malam hari sudah sesuai dengan peraturan perundangan apa belum. Sehingga ketika ada peraturan-peraturan yang paradoksal atau kontradiktif dengan peraturan perundangan, maka harus diganti oleh pihak perusahaan. Dengan kata lain, di sini Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo menempati posisi sebagai asesor terhadap aturan main atau sistem operasi sebuah perusahaan yang ada di Ponorogo. Kedua, upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dapat dikatakan memperoleh hasil yang baik. Dengan perlindungan tersebut para pekerja perempuan yang bekerja di malam hari akan memperoleh jaminan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan