Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology

Dalam pengaturan kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology, ternyata perjanjian hanya terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana pihak penyelenggara tidak termasuk dalam hubungan hukum tersebut. Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, pemberi pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara. Hal ini jelas sudah bertentangan dengan Pasal 37 POJK No 77/POJK.01/2016. Belum ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antar pihak dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology; kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: pertama, bahwa yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology ini adalah pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana pihak penyelenggara hanya sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman serta melalukan analisis, menilai kelayakan dan menyetujui calon penerima pinjaman; kedua perlunya suatu perlindungan hukum yang didapatkan kreditur selaku pihak pemberi pinjaman atas kerugian yang terjajdi karena gagal bayar yang dilakukan penerima pinjaman baik dengan melakukan perlindungan preventif dan represif agar pihak kreditur mendapatkan perlindungan hukum