Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penampung pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Praktik pertambangan timah di Bangka Belitung dimanfaatkan oleh para pengusaha timah, seperti kolektor timah atau penampung timah ilegal, adanya penampung pasir timah ilegal para penambang inkonvensional lebih leluarsa menjual hasil yang mereka dapatkan dari tambang inkonvensoinal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menarik dua rumusan masalah yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus penampung pasir timah ilegal, dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penampung pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus penampung pasir timah ilegal, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penampung pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hasil penelitian ini menunjukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus penampung pasir timah ilegal sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun dalam penertiban penampung pasir imah ilegal belum maksimal, dan: pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penampung pasir timah ilega adalah sesuai dengan asas kealahan