Problematika pengaturan jabatan rangkap komisaris BUMN ditinjau dari pendekatan Rule Of Reason dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Persaingan di dalam pasar dalam kaitannya dengan kegiatan berusaha menjadi hal yang sudah biasa bagi setiap pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan jabatan rangkap Komisaris BUMN diatur larangannya dalam Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha), namun di beberapa aturan lain terdapat kebolehan untuk merangkap jabatan. Oleh karenanya terdapat inkonsistensi aturan terkait jabatan rangkap Komisaris dan akibat hukum yang timbul dari jabatan rangkap tersebut perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan rule of reason. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah problematika pengaturan jabatan rangkap oleh Komisaris BUMN dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? Kedua, bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari tindakan jabatan rangkap yang dilakukan oleh Komisaris BUMN ditinjau dari pendekatan rule of reason? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Dan hasil dari penelitian ini pertama, bahwa terdapat inkonsistensi antar satu peraturan dengan peraturan lain terkait jabatan rangkap oleh Komisaris BUMN di Indonesia. Kedua, bahwa jabatan rangkap yang dilakukan oleh Komisaris BUMN secara horizontal, vertikal, ataupun konglomerasi berpotensi berdampak negatif terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia