Penerbitan surat keterangan tanah oleh lurah atas tanah dengan sertifikat ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan mendaftarkan suatu hak milik atas tanah supaya mempunyai kekuatan hukum. Dalam pendaftaran tanah untuk menimbulkan keadaan hukum dan hak-hak baru harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh mengandung unsur kesalahan, baik menyangkut aspek teknis maupun aspek yuridis. Hal ini menyebabkan banyaknya gugatan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah melalui pengadilan, baik secara individu maupun kelompok. Ketetapan dalam pendaftaran tanah sering terjadi memuat kekurangan data yuridis dan menyebabkan ketetapan itu tidak sah. Hal ini telah terjadi ketetapan itu tidak memenuhi tujuan peraturan dasarnya (doelmatige) atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (detounament de pauvoir). Kesalahan tersebut akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga orang yang berhak atas tanah tersebut akan dirugikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum surat keterangan tanah, serta upaya hukum masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya jika terjadi penyelewengan. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris, dan metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statua aproachtau) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam menunjang penelitian ini, teori yang digunakan adalah asas akurasi pendaftaran tanah, asas keterbukaan (publisitas), teori hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat hanya sekedar menegaskan riwayat tanah, upaya yang dapat dilakukan proses mediasi dengan ppengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional dan mengajukan gugatan melalui pengadilan setempat apabila penyelesaian tidak tercapai