Pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum diwilayah Kota Pangkalpinang ditinjau dari peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

Retribusi daerah yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah. Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pemungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan mengetahui faktor-faktor yang mengaturan retrbusi parkir tepi jalan umum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan sudah jelasbaik itu kewengan dan fungsinya pengaturan tentang parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, memang penerapannya dilapangan masih terdapat beberapa kendala faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan factor penghambat. Kendala yang dialami terhadap penanganan terhadap parkir tepi jalan umum tentang juru parkir yang masih perlu dilakukan pembinanan dan sosilisasi kepada masyarakat terhadap parkir tepi jalan umum