Pelaksanaan sidang online di pengadilan negeri Pangkalpinang terhadap kasus tindak pidana umum

Pelaksanaan sidang secara online dilaksanakan pada awal tahun 2020 di karenakan adanya pandemi Covid-19. Pengaruh pandemi covid-19 ini menyebabkan pemerintah harus memberikan pernyataan status darurat bencana melalui himbauan-himbauan kepada masyarakat seluruh Indonesia dengan cara mensosialisasikan gerakan jaga jarak. keadaan terdesak tersebut mengakibatkan pengadilan yang biasanya dilaksanakan secara konvensional beralih dilaksanakan secara daring yaitu dilaksanakan melalui jarak jauh melalui Telekonferensi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan sidang online di Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap kasus tindak pidana umum dan bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang online di Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap kasus tindak pidana umum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini adalah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini khusus untuk menangani kasus tindak pidana, Namun Persidangan secara online ini di anggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan sidang secara online ini utamanya dilaksanakan terhadap terdakwa berstatus penahanan RUTAN dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan. Pelaksanaan sidang secara online ini tetap di jalankan berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya saja melalui media Telekonferensi. Mengenai efektivitas dalam pelaksanaan sidang secara online di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dianggap efektif, Namun sesekali terdapat kendala mengenai jaringan