Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kota Pangkalpinang

Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai ini adalah kegiatan untuk mengoptimalkan dan menjalankan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana formulasi sanksi pidana terhadap perbuatan peredaran rokok tanpa pita cukai dan Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dilapangan secara langsung sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data skunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai adalah dikenakan pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang adalah dengan cara penegakan hukum pidana oleh Joseph Goldstein yaitu ada 3 (tiga) jenis terdiri dari Total Enforcement, Actual Enforcement dan Full enforcement.Total Enforcement dilakukan dengan cara represif (penindakan) yaitu dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penegahan terhadap pelaku tindak pidana. Actual Enforcement dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan hukum dan patroli yaitu sosialisasi rutin kepada masyarakat, sedangkan full enforcement adalah gabungan dari keduanya