Akibat hukum kesalahan dalam pencatatan akta nikah

Prosedur Pencatatan Akta Nikah Berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pemberitahuan Kehendak Nikah oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan; Pencegahan Pernikahan, apabila tidak terpenuhi syarat materil yaitu syarat terkait akta nikah, larangan perkawinan dan syarat administratif; Penolakan Kehendak Nikah, jika syarat tidak terpenuhi menurut hukum munakahat dan menurut undang-undang perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah wajib menolak pelaksanaan pernikahan tersebut dengan memberitahukan surat penolakannya. Unsur-unsur Yang Terdapat Dalam Akta Nikah Menurut Hukum Perkawinan Indonesia diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan spesifikasi akta nikah seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Bab XV Pasal 36. Akibat hukum kesalahan pencatatan akta nikah yaitu adanya kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, sebab akta nikah dijadikan pedoman terjadinya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administratif maupun hukum. Oleh sebab itu, adanya kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak hanya berpengaruh terhadap administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu keraguan sah atau tidaknya perkawinan tersebut