Peran sentra penegakan hukum terpadu dalam mengawal pemilihan kepala daerah yang demokratis di kabupaten Bangka

Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan pidana Pilkada. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu Tujuan penelitian untuk mengetahui peran sentra penegakan hukum terpadu serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungi sentra penegakan hukum terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan gakkumdu sangat penting dan sangat fungsional dengan memastikan pelaksanaan pencegahan (preventif) yang optimal dan penindakan (represif) yang tegas. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kemudian permasalahan Gakkumdu antara lain juga timbul dari sisi kelembagaan juga di anggap sebagai penghambat peranan sentra penegakan hukum terpadu