Pertanggungjawaban pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia (studi kasus putusan nomor 198/PID.SUS/2020/PN PGP)

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis menarik dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana kualifikasi perbuatan pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh anggota polri, dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian senjata api ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota polri sama perlakuannya di depan hukum dengan masyarakat biasa, hanya saja anggota polri mempunyai aturan Kode Etik tersendiri. Ketentuan Kode Etik Profesi Polri ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Dalam pertanggungjawaban pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh anggota polri ini telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur adanya kemampuan bertanggungjawab, unsur kesengajaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana