Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah terhadap perizinan pertambangan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasca disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara karena kewenangan tersebut telah dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan telah terjadi kekosongan hukum aturan yang mengakibatkan akibat hukum berupa konflik dari segi substansi peraturan dimana peraturan yang secara hierarkis sejajar dan mengatur hal yang sama meskipun yang satu mengatur secara khusus sedangkan peraturan lainnya mengatur secara umum. Dengan adanya pertentangan tersebut mencerminkan bentuk inkonsistensi dari segi pengaturan, khususnya dalam hal pengaturan kewenangan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)