Pengaturan bank tanah dalam kaitannya dengan reforma agraria

Lahirnya peraturan mengenai bank tanah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilatarbelakangi sebagai media pembangunan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya terkait tanah oleh pemerintah. Apabila dikaitkan dengan reforma agraria kehadiran bank tanah nantinya akan menjamin ketersediaan tanah untuk reforma agraria yakni sebesar 30% dari tanah negara yang diperuntukan kepada bank tanah. Permasalahan yang menjadikan pengaturan bank tanah dinilai tidak sejalan dengan reforma agraria yaitu dikarenakan dalam Pasal 126 menyatakan bahwa bank tanah akan menjamin ketersedian tanah demi ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan namun terdapat beberapa pasal lainnya yang dinilai cenderung menguntungkan para investor. Oleh karena pengaturan mengenai bank tanah ini masih baru dan belum jelasnya mengenai konsep bank tanah itu sendiri, maka pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep pengaturan bank tanah dalam UU Cipta Kerja dalam kaitannya dengan reforma agraria serta bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan bank tanah dalam kaitannya dengan reforma agraria. pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu konsep pengaturan bank tanah dalam UU Cipta Kerja perlu penegasan terkait pelaksanaan bank tanah. Yang mana dalam hal ini masih berlum sejalan dengan tujuan reforma agraria. Hasil yang diperoleh dari penelitian sinkronisasi hukum pengaturan bank tanah dapat dilakukannya harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang selaras dan serasi dengan tujuan bank tanah dan reforma agraria