Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum (Studi Kasus di Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka)

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan tanah,bangunan,tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan ini sering menimbulkan masalah di masyarakat dimana sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering disebabkan karena tidak sepakat tentang penentuan harga ganti rugi. persediaan lahan yang ada semakin terbatas. Sehingga semakin sulitnya memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan, terutama pembangunan untuk kepentingan umum. maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersebut. Kabupaten Bangka tepatnya di Jalan Batu Rusa II merupakan salah satu yang melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta bentuk dan besar ganti rugi terhadap warga pengadaan tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada tumpang tindih antara warga yang mempermasalahkan surat tanah berstatus hak milik. Simpulan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka menurut penulis proses nya sudah sesuai dengan aturan dan sudah sesuai dengan tahapan proses pengadaan tanah. Untuk masalah pembebasan lahan warga, sudah dilaksanakan semua pembebasan lahan tanah nya. Alas hak pemilikan tanah yang terkena pembangunan Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka berdominan SHM (sertifikat hak milik) dan SKT (sertifikat kepemilikan tanah) sampai camat dan pemberian bentuk ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah kepada warga yang terkena pengadaan tanah dalam bentuk uang