Pengaturan Pembajakan Dan Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Pembajakan dan perampokan bersenjata sering terjadi di Indonesia dengan berbagai motif. Pengaturan mengenai pembajakan dan perampokan bersenjata di dalam hukum internasional juga telah mengatur bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan dan perampokan bersenjata. Penerapan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembajakan dan perampokan bersenjata ini, dapat melalui pembentukan kerja sama maupun membentuk pengaturan di negara masing-masing. Maka untuk itu dapat ditarik dua kesimpulan mengenai bagaimana bentuk-bentuk kerja sama internasional dalam memerangi pembajakan dan perampokan, bagaimana penerapan pengaturan hukum internasional dalam memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini kemudian menunjukan bahwa dalam melakukan pemberantasan pembajakan dan perampokan bersenjata tidak selalu suatu negara harus bergabung dengan setiap organisasi internasional, sebab kepentingan dan urgensi yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Penerapan pengaturan hukum laut internasional di Indonesia juga sudah baik, namun perlunya pengaturan terbaru dan lebih khusus dalam melakukan penegakan hukum terhadap masalah pembajakan dan perampokan bersenjata agar negara yang tidak memiliki kepentingan tidak selalu ikut kedalam penegakan hukum suatu negara, karena memandang hak berdaulat suatu negara dalam hal ini Indonesia. Maka dengan penerapan pengaturan hukum internasional di negara masing-masing dapat menegaskan bentuk kedaulatan suatu negara