Hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl)

Perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia perbuatan yang mana telah merusak harkat dan martabat manusia, korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mendapatkan hak pemulihannya untuk memulihkan kondisi korban sehingga korban telah dieskploitasi secara ekonomi dan seksual, korban mengalami trauma yang berkepanjangan dan telah merusak masa depan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam (Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, hasil penelitian terhadap hak pemulihan dalam peraturan perundang-undangan adalah Untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Hak kerahasiaan identitas korban setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi dan perlindungan dari segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak saksi dan anak korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian terhadap hak pemulihan dalam (Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl), Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam hal Putusan seperti ini lebih kepada pelaku. Inti fokus dari putusan tersebut adalah tentang pemidanaan pelaku. Mengenai perlindungan, pemulihan kaitannya dengan Dinas Sosial setempat, terkait mengenai Hakim memberikan hak pemulihan dalam putusan tersebut tidak termuat dalam amar putusan. Berdasarkan teori Restorative Justice yaitu terciptanya peradilan yang adil korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Kesimpulan pemulihan dalam peraturan perundang-undangan untuk dijamin, dilindungi oleh pemerintah, hak kerahasian identitas korban dan hak dalam putusan tersebut didalamnya tidak termuat dalam amar putusan