Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan luas wilayah lautan hampir dua per tiga bagian yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup berlimpah. Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 UUD 1945 Negara Indonesia menganut Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi dengan mengamanatkan kewenangan pada Pemerintahan Daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapuskan kewenangan pemerintahan daerah yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bertentangan dengan asas desentralisasi dalam otonomi daerah yang selama ini diatur di dalam konstitusi dan hal tersebut berimplikasi pada sentralisasi kewenangan sehingga daerah kehilangan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah bahan kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori dan literatur ilmiah. Hasil dari penelitian ini pertama, bahwa sinkronisasi pengaturan kewenangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara vertikal dan horizontal terjadi inkonsistensi. Kedua, Implikasi hapusnya kewenangan pemerintahan daerah pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu sentralisasi kewenangan sehingga kewenangan kembali ke pemerintah pusat dan bertentangan dengan asas desentralisasi