Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah)

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :1) Fenomena kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor rendahnya pendidikan pendidikan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas dan faktor hamil diluar nikah, adapun faktor pengajuan paling dominan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene yaitu faktor hamil diluar nikah 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Majene yaitu dilihat dari aspek kelengkapan syarat administrasi, tidak adanya larangan perkawinan antara pasangan calon suami isteri, Merujuk kepada Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) dan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan ketika mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, 3) Aspek maqasid syari’ah dalam pertimbangan hakim senantiasa lebih mementingkan aspek maslahah yang berdasarkan pada prinsip hifzh nazl (memelihara keturunan), yang dimana apabila perkawinan dilangsungkan masih di bawah umur dikhawatirkan dapat mempengaruhi keturunan yang dihasilkan tersebut tidak berkualitas karena kesehatan reproduksinya belum siap dan kurangnya kesiapan mental dari calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi dengan melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan alasan sangat mendesak berarti telah menyelamatkan anak yang dikandung oleh perempuan dan putusan pengadilan ini mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pasangan tersebut