Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan baru Pengadilan Agama yaitu tentang ekonomi syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan dan Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2020 sehingga menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mks yang sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2008 dalam pasal 21 tentang persoalan kehatian-hatian dan transparan dalam hal ini tergugat I dan II melakukan tindakan tersebut. Perma Nomor 14 Tahun 2016 acara biasa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mk