Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah orangorang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya.2).Korelasi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia. Adanya pemilu serentak dapat menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil serta memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan