AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Tanah memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan manusia, peralihan hak milik atas tanah ini dapat terjadi dengan berbagai cara salah satu nya dengan cara jual beli. Dalam jual beli hak atas tanah ini memiliki arti bahwa telah terjadi peralihan hak atas milik atas suatu bidang tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan suatu Akta Jual Beli dan kemudian dilakukan pendaftaran tanah guna proses balik nama dan perubahan data pada sertipikat tanah sebagai alat pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktiknya jual beli hak atas tanah ini masih banyak dilakukan di bawah tangan dengan alat bukti berupa selembar kwitansi sebagaimana terjadi di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan memiliki akibat hukum yang besar. Oleh karena itu hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut, dengan mengingat begitu pentingnya peranan tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskritif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data secara kualitatif. Penelitian terhadap jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan ini dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana akibat hukum dari jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dengan bukti selembar kwitansi ini yaitu tidak dapat dilakukannya pendaftaran tanah untuk proses balik nama dan perubahan data; tidak memiliki bukti yang cukup kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan ialah dengan dibuatkannya Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah agar jual beli tersebut dapat dibuktikan dengan sertipikat tanah yang membuktikan telah beralihnya pemegang hak atas tersebut. Kendala dalam melakukan pendaftaran tanah ini ialah tidak adanya alat bukti yang kuat yang menunjukan bahwa telah terjadi peralihan hak milik atas tanah serta tidak adanya akta otentik sebagai syarat untuk dilakukan pendaftaran tanah. Kata Kunci : Akibat Hukum, Jual Beli Tanah, Akta Di bawah Tanga