PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK BENDUNGAN SADAWARNA DI KABUPATEN SUBANG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TAN

Pembangunan Bendungan Sadawarna tersebut merupakan bagian dari rencana Proyek Strategis Nasional (PSN), Pengadaan tanah adalah proses awal terlaksanaan pembangunan, Pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara mengganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, Pasal 18 UUPA menjadi dasar dilaksanakannya Pengadaan Tanah di Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum lalu aturan pelaksana adalah PP No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Masalah yang sering dihadapi dalam pengadaan tanah adalah permasalahan ganti kerugian dimana masyarakat tidak memberi tanahnya untuk pembangunan karena adanya berbenturan antara pengambilan tanah atau dengan besaran ganti kerugian. Pada penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian penelitian kepustakaan dengan 3 bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu disertakan pula penelitian lapangan, teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi lapangan, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi lapangan, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Simpulan dari peneliti menyebutkan bahwa, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Bendungan Sadawarna di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Penilaian ganti kerugian. Musyawarah penetapan ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian. Dan pelepasan tanah instansi telah dilakukan belum sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Belum sesuaian terdapat di proses penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian, dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi untuk pembangunan proyek Bendungan Sadawarna di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, belum sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada 21 bidang tanah belum dibebakan terkait kesepakatan besarnya ganti rugi dan 2 bidang terkait sengketa kepemilikan, total ada 23 bidang tanah yang belum berhasil dibebaskan oleh panitia, sementara tanah-tanah tersebut sudah digunakan untuk kepentingan Proyek Pembangunan Bendungan Sadawarna. Adapun kendala yang dihadapi yaitu: penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian yang ditetapkan, dan adanya sengketa kepemilikan tanah. upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala yaitu pengecekan kembali ke lapangan, penilaian, musyawarah, mediasi, pendekatan secara presuasif dan konsinyasi. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Proyek Bendungan Sadawarna, Ganti Rugi, Kepentingan Umu